Satpol PP Bakal Dikuatkan Perda Penyidik PNS

Channif Tri Wahyudi, Sekdin Satpol PP dan Damkar Magetan.
Magetan Pagi
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Magetan, akan menjadi kekuatan baru penegakan hukum dilingkup Pemkab Magetan. Jika sebelumnya, Satpol PP hanya mampu memberikan sanksi peringatan kepada pelanggar Peraturan daerah (Perda) dalam waktu dekat Satpol PP diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan kepada pelanggar Perda.

DPRD Kabupaten Magetan sepakat mengesahkan Perda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ditubuh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan sejak 14 Agustus lalu. Artinya, Satpol PP kini memiliki payung hukum untuk menindak pelanggar Perda sesuai sanksi yang diterapkan dalam Perda milik Pemkab Magetan.

Sekretaris Dinas (Sekdin) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan, Chanif Tri Wahyudi, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 4 penyidik untuk penerapan Perda PPNS yang akan menjadi kewenangan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan." Kita siapkan 4 calon penyidik untuk menjalankan peran Satpol PP dan Damkar sebagai PPNS," kata Chanif, Selasa (5/9).

Satpol PP akan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), Polres Magetan serta Pengadilan Negeri (PN) Magetan untuk menjalankan fungsi sebagai PPNS." Kami akan koordinasi dengan Kejari, Polres serta PN Magetan dalam pelaksanaan fungsi Perda PPNS," jelas Sekdin Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan.

Saat ini Perda PPNS masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur untuk diterapkan di Kabupaten Magetan, paska disahkan oleh DPRD Kabupaten Magetan. Sedangkan struktural PPNS yakni, Ketua dijabat Sekda Magetan, Kasatpol PP dan Damkar sebagai Ketua harian, Kabag Hukum sebagai Sekretaris dan Anggota PPNS.
Artikel Selanjutnya Artikel Sebelumnya
Belum Ada Komentar :
Tambahkan Komentar
Comment url
Post Terkait :
POLITIK DAN PEMERINTAHAN