Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Panitia Pilkades Dilarang Tarik Pungutan Pada Calon Kades.

Iswahyudi Yulianto Kepala Bapermasdes Kabupaten Magetan.
Magetan Pagi
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permasdes) Kabupaten Magetan, Iswahyudi Yulianto, melarang panitia pemilihan Kepala desa (Pilkades) menarik biaya kepada Calon Kepala desa (Cakades) peserta Pilkades serentak 9 November mendatang.

Pasalnya, Pemkab Magetan telah menggelontorkan dana kepada 23 desa pelaksana Pilkades sebesar Rp 40 juta hingga Rp 60 juta bergantung dari jumlah pemilih. " Pemkab telah menggelontorkan dana 1 Miliar untuk Desa pelaksana Pilkades, jadi tidak boleh ada tarikan kepada Cakades," kata  Iswahyudi Yulianto, Kepala Dinas Permasdes Kabupaten Magetan, Jumat ( 3/11).

Dikatakan Yulianto, Pemerintah desa ( Pemdes) dapat mengambil dana desa ( DD) jika anggaran yang digelontorkan Pemkab Magetan dirasa masih kurang." Jika anggaran dari Pemkab kurang, dapat menggunakan Dana Desa," tegasnya.

Anggaran hibah dari Pemkab Magetan untuk Pilkades dipastikan Yulianto saat ini telah berada di Kas desa masing  - masing desa pelaksana Pilkades." Anggaran sudah ada di Kas desa masing - masing," ujar Kepala Dinas Permasdes.

Disisi lain,  dalam pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Magetan, Pemkab Magetan mewasdai sejumlah desa yang dinilai rawan terjadi konflik, yakni di Kecamatan Karas dan Kecamatan Nguntoronadi." Ada dua desa yang rawan terjadi konflik antar pendukung karena kekuatan massa Cakades yang sama- sama kuat, yakni di Kecamatan Karas dan Kecamatan Nguntoronadi," ungkap Iswahyudi Yulianto.

Data di Kantor Permasdes Kabupaten Magetan sedikitnya ada 184 Kepala desa yang habis masa jabatanya tahun 2019. Artinya dua tahun lagi Pemkab Magetan bakal menggelar Pilkades serentak dengan jumlah desa tiga kali lipat dari tahun 2017." Tahun 2019 kita akan menggelar Pilkades serentak di 184 desa, jauh lebih besar dari tahun ini," pungkas Kepala Dinas Permasdes Magetan.

Posting Komentar untuk "Panitia Pilkades Dilarang Tarik Pungutan Pada Calon Kades."