HMI Medan Desak APH Usut Dugaan Permainan Izin Bangunan di Kota Medan
HMI Cabang Medan Desak APH Usut Dugaan Permainan Izin Bangunan yang Diduga Libatkan Oknum Legislator dan OPD Kota Medan
Warta IDN, Medan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, hingga intervensi terhadap proses penegakan hukum terkait bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum di Perumahan Contempo Regency, Kota Medan.
Desakan tersebut disampaikan Ilham Panggabean, Kepala Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan (PDP) HMI Cabang Medan. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, serta aparat penegak hukum lainnya menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Menurut Ilham, dugaan perkara itu tidak semata berkaitan dengan intervensi terhadap proses pembongkaran bangunan. Ia menilai persoalan tersebut juga perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan permainan dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan.
“Kami mendesak aparat penegak hukum agar tidak hanya fokus pada dugaan intervensi pembongkaran aset publik, tetapi juga mengusut dugaan adanya permainan dalam proses perizinan bangunan gedung yang diduga melibatkan oknum Ketua DPRD Kota Medan, anggota DPRD Sumatera Utara, serta oknum di Satpol PP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim), maupun Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan,” tegas Ilham.
Minta Dugaan Intervensi Diusut
Ilham mengatakan, dugaan penggunaan pengaruh politik untuk menghambat penertiban bangunan bermasalah maupun memengaruhi proses penerbitan dan pengawasan izin harus diungkap melalui mekanisme hukum.
Menurut dia, apabila terdapat pihak yang melakukan intervensi terhadap proses tersebut, aparat penegak hukum perlu menelusuri dugaan tersebut secara menyeluruh.
Ia juga menyoroti masih adanya bangunan yang menurut penilaian masyarakat diduga bermasalah, tetapi tetap berdiri dan beroperasi.
HMI Soroti Dugaan Kolusi dan Gratifikasi
HMI Cabang Medan meminta aparat penegak hukum turut memeriksa kemungkinan adanya praktik kolusi, gratifikasi, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan dan pengawasan izin bangunan di Kota Medan.
Ilham menegaskan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut perlu dilakukan apabila terdapat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana.
“Apabila dugaan tersebut terbukti, maka ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang sangat mencederai kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut harus diproses sesuai ketentuan hukum apabila bukti yang ditemukan memenuhi unsur dugaan tindak pidana.
Hingga bagian informasi yang disampaikan tersebut, HMI Cabang Medan menekankan agar dugaan permainan perizinan, intervensi penertiban, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dapat ditelusuri aparat penegak hukum secara transparan.
