Langkah Besar Reformasi Pajak yang Masih Membutuhkan Kepercayaan Publik

Digitalisasi layanan perpajakan melalui Coretax menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan sistem administrasi pajak yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan wajib pajak.

Warta IDN, Opini - Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik perannya yang besar, sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan Coretax Administration System (Coretax) sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional.

Coretax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan ke dalam satu sistem digital. Tujuannya adalah mempermudah administrasi, meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data perpajakan. Bagi wajib pajak, sistem ini diharapkan mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih praktis dibandingkan sistem sebelumnya.

Namun, implementasi Coretax tidak langsung berjalan mulus. Pada masa awal penerapannya, masih ditemukan berbagai kendala, mulai dari akses sistem yang lambat, kesulitan login, hingga proses pelaporan yang belum optimal. Kondisi tersebut memunculkan berbagai keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha. Meski demikian, menurut saya, kendala tersebut merupakan bagian dari proses transformasi digital yang hampir selalu terjadi ketika sebuah sistem besar mulai diterapkan.

Yang menjadi perhatian bukan hanya munculnya kendala, tetapi bagaimana pemerintah meresponsnya. Perbaikan sistem secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas teknologi, serta pelayanan yang responsif menjadi faktor penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Reformasi perpajakan tidak akan berhasil jika masyarakat merasa kesulitan menggunakan sistem yang seharusnya mempermudah mereka.

Selain persoalan teknologi, tantangan lain adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Masih banyak orang yang menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan. Padahal, berbagai fasilitas publik yang dinikmati setiap hari merupakan hasil dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, transparansi penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting. Ketika masyarakat melihat bahwa pajak benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik, kesadaran untuk membayar pajak akan tumbuh dengan sendirinya.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga membuat sistem perpajakan harus terus beradaptasi. Saat ini semakin banyak masyarakat memperoleh penghasilan melalui marketplace, media sosial, maupun berbagai platform digital lainnya. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Menurut saya, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi perpajakan, khususnya kepada generasi muda. Banyak mahasiswa, pelaku UMKM, maupun pekerja digital yang belum memahami kewajiban perpajakannya. Sosialisasi tidak cukup dilakukan melalui seminar formal, tetapi juga perlu memanfaatkan media sosial, video edukasi, podcast, dan konten digital yang lebih mudah dipahami. Dengan pendekatan tersebut, informasi perpajakan akan lebih dekat dengan masyarakat.

Sebagai mahasiswa akuntansi, saya memandang bahwa reformasi perpajakan bukan hanya tentang menghadirkan teknologi baru, tetapi juga membangun budaya sadar pajak. Sistem secanggih apa pun tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung oleh kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang profesional, transparan, dan mudah diakses agar mereka merasa dihargai sebagai wajib pajak.

Pada akhirnya, Coretax merupakan langkah maju dalam modernisasi perpajakan Indonesia. Meski masih memerlukan berbagai penyempurnaan, sistem ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun administrasi perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, pelayanan yang semakin baik, serta edukasi yang konsisten kepada masyarakat, reformasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan negara.

Keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kepercayaan publik. Ketika pemerintah mampu menghadirkan sistem yang andal dan masyarakat memiliki kesadaran bahwa pajak adalah investasi bersama untuk masa depan bangsa, maka tujuan reformasi perpajakan akan lebih mudah tercapai. Pada akhirnya, pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud nyata gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

Penulis:

Jeanita Dwi Nadyatami

Mahasiswa Program Studi Akuntansi

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang