Menkeu Dorong Pemerataan Belanja dan Stimulus Properti untuk Jaga Inflasi dan Daya Beli
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa. Foto: Metrotvnews.com/Richard Alkhalik.
Warta IDN, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih tetap terjaga, didukung oleh kinerja sektor riil, konsumsi, investasi, serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, sektor industri manufaktur mencatat pertumbuhan sebesar 5,04 persen, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, sektor makanan dan minuman menunjukkan lonjakan signifikan hingga 13 persen, diikuti sektor real estate yang tumbuh 3,54 persen.
Untuk mendorong sektor padat karya, pemerintah tengah menyiapkan tambahan stimulus di sektor perumahan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan menjadi 5,52 persen, naik dari kisaran sebelumnya yang berada di antara 4,1 hingga 4,95 persen. Konsumsi ini memberikan kontribusi dominan sebesar 54,36 persen terhadap perekonomian nasional.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5,96 persen, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 2,1 hingga 3,7 persen.
Dari sisi APBN, penerimaan negara tumbuh 10 persen secara tahunan, dengan sektor perpajakan sebagai penyumbang utama yang meningkat 14 persen. Bahkan, penerimaan pajak tertentu tercatat melonjak hingga sekitar 20,7 persen.
Pemerintah juga mempercepat belanja negara sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi. Hingga Maret 2026, belanja negara tumbuh 31,4 persen, berbalik dari tahun sebelumnya yang hanya 1,4 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja kementerian dan lembaga yang naik 18,6 persen.
Secara rinci, belanja pegawai meningkat 22 persen, belanja barang melonjak 114,6 persen, dan belanja modal naik 36,11 persen. Menkeu menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang agar perputaran uang di masyarakat berlangsung merata sepanjang tahun.
Selain itu, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Hal ini terlihat dari serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang telah mencapai Rp7,4 triliun.
APBN juga berperan sebagai instrumen perlindungan sosial, antara lain melalui penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun serta dana stabilisasi pangan senilai Rp0,9 triliun.
Purbaya menekankan bahwa berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat melalui intervensi kebijakan yang terukur.
